Berita Terhots.com- Charles Honoris PDIP meminta kepada Menhan dan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak perlu untuk melakukan kedepannya secara militer atau berperang.
Dikutip dari www.cnnindonesia.com hal yang seperti ini telah ditanggapi pernyataan menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan siap berperang untuk menanggapi ancaman dari OPM tersebut.
Charles pun meminta kepada Ryamizard agar tidak perlu untuk menggunakan istilah yang menakutkan seperti 'perang' untuk menanggapi persoalan OPM.
"Tentu kita tidak boleh bergeser dari kebijakan presiden Jokowi untuk menanggapi apapun yang telah terjadi di Papua. Presiden pun tidak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi hukum," imbuh Charles anggota komisi I DPR RI pada hari Rabu kemarin.
Pendekatan kepada hukum itu sudah termasuk untuk menghadapi upaya makar dan separatisme. Pada pasalnya, masyarakat papua sudah memiliki trauma bila mana pemerintah pusat tetap kekeh untuk menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi segala gejola yang muncul dibumi cenderawasi itu.
"Tindakan hukum secara tegas. Jangan sampai ada lagi trauma di masyarakat papua. Kita harus dan wajib untuk melindungi NKRI tetapi jangan sampai mengulangi kesalahan yang ada di masa lalu, jangan memakai bahasa yang menakutkan itu seperti perang," ujar Charles.
Masyarakat papua, lanjut Charles, sudah memahami jika pemerintah pusat sampai saat ini sudah mengubah secara pendekatan dengan baik dari segi hukum dan anggaran daerah yang telah meningkat tajam. Terkecuali, jika memang kasusnya sampai menyandera dan telah mengancam teritorial secara nyata.
Hal yang seperti itu yang telah terjadi diakhir tahun lalu, pada saat ratusan personel Polri dibantu oleh TNI untuk dikerahkan ke Tembagapura, mimika untuk menegakan operasi hukum atas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah melakukan serangkaian aksi dengan cara teror penembakan.
Maka dari itu, dalam waktu dekat ini, komisi I DPR akan kembali membicarakan masalah OPM dengan menteri pertahanan.
"Dalam waktu dekat ini kita akan meminta untuk penjelasan terkait masalah OPM ke menhan dalam rapat rutin. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bertemu dengannya," imbuh Charles.
Sebelumnya, pada bulan kemarin Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengunggah suatu video yang berisikan ultimatum perang di akun resminya. Salah satu dari tuntutan TPNPB ialah agar PT Freeport dan seluruh perusahaan asing harus ditutup.
"Perang jangan sampai berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya pun sudah mengumumkannya. Tujuan, kami hanya ingin perang melawan TNI, Porli sudah tercantum dalam aturan TPN," imbuh Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, G Lekkagak Telenggen dalam unggahan videonya.
Tanggapan hal seperti itu, menteri Ryamizard mengaku tidak takut dengan ancaman Ultimatum perang yang telah dikeluarkan oleh OPM itu. Ryamizard menekan kekuatan militer Indonesia harus lebih kuat dibandingkan kekuatan OPM.
"OPM ajak perang, ya perang saja. Masa orang ngajak perang kita makan soto," kata Ryamizard di kantor kementerian pertahanan.
Sementara ini dari Charles belum ada tanggapan apa pun yang harus di kerahkan kepada anggota TNI, jika terjadi perang trauma yang di alami papua akan terjadi kembali.
Penulis: Rafi
Editor: Berita Terhots
Comments